Universalitas HAM: Nyata atau Cita?


https://cisp.cachefly.net/assets/articles/images/resized/0000786787_resized_humanrights1022.jpg

HAM dan Hegemoni Nilai Barat

Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu nilai kuat yang bahkan melampaui kedaulatan negara merupakan konsep global yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat internasional. Berbagai perangkat hukum tentang hak asasi manusia telah dipabrikasi dan diterapkan di berbagai negara. Sebagai sebuah nilai yang menjadi landasan hidup umat manusia, maka sudah selayaknya hak asasi manusia diterima sebagai nilai yang universal. Meskipun demikian orang-orang patut mempertanyakan apakah hak asasi manusia memungkinkan untuk menjadi nilai yang universal.

Ke-universalitas-an hak asasi manusia ini telah menjadi perdebatan substantif yang marak di kalangan akademisi. Kalangan yang membela ke-universalitas-an hak asasi manusia menyatakan keberatan bahwa hak asasi manusia merupakan produk propaganda dunia barat untuk menginfiltrasi nilai-nilai dan norma-norma kebaratan ke belahan dunia lain. Merupakan sebuah kesalahpahaman sejarah ketika dikatakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk bangsa barat. Dalam Komisi Hak Asasi Manusia, rancangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadakan pada sesi pertama dan ketiga dari 27 Januari 1947 hingga 18 Juni 1948. Keanggotaan komisi ini pada tahun 1946 terdiri dari Australia, Belarusia, Cile, Cina, Mesir, Perancis, India, Iran, Libanon, Filipina, Uni Soviet, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, dan Yugoslavia. Karena itulah mayoritas datang dari Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Negara-negara berkembang Eropa Timur juga masuk ke dalam mayoritas di komisi kelompok perancangan deklarasi. Perancang dari negara-negara berkembang mencakup Jendral Romulo dari Filipina, Chang dari Cina, Oman Obeid dari Mesir, Hansa Mehta dari India, Ghassemi Ghani dari Iran, Charles Malik dari Libanon, Jose Mora dari Uruguay, dam Hernan Santa Cruz dari Cile. Dalam perancangan deklarasi ini, tidak kurang dari 55 negara yang turut andil di dalamnya dan hanya 14 negara yang berasal dari kontinen barat. Lebih jauh lagi, pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara signifikan dipengaruhi oleh norma-norma timur. Dengan ini maka secara substantif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hasil perpaduan norma-norma timur dan barat. Namun apakah rancangan ini kemudan cukup menjadi acuan akan ke-universalits-an nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri?

Kalangan yang pro akan ke-universalitas-an hak asasi manusia berkilah bahwa setiap negara memiliki kewenangan penuh dalam meratifikasi serta mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sesuai dengan keadaan serta situasi kultural yang ada dalam masyarakat bangsa di negara tersebut. Sebagai contoh pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam melalui Organisasi Kerjasama Islam menyatakan bahwa hak asasi manusia yaitu perlindungan manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, penegasan kemerdekaannya dan hak untuk menghargai hidup berdasarkan hukum syariah Islam. Masyarakat Islam juga memberikan pernyataan bahwa keyakinan mereka mendukung hak-hak fundamental dan kebebasan universal sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam dan oleh karena itu tidak ada satu halpun yang dapat memisahkan kedua poin tersebut sebagaimana telah tertulis dalam kitab suci umat Islam. Dari hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ke-universalitas-an prinsip-prinisp hak asasi manusia tidaklah memberikan batasan terhadap nilai-nilai tersebut untuk bisa berpadu dengan nilai-nilai kultural lain. Bahkan setelah selama ini budaya, terlebih lagi kepercayaan dan agama, dipandang sebagai hal yang menolak ke-universalitas-an hak asasi manusia.

Memang benar bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan kebebasan penuh bagi setiap negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai serta prinsip-prinisp hak asasi manusia sesuai dengan situasi kultural negaranya masing-masing namun tetap saja hal ini menjadi sebuah keambiguan dalam sistem internasional. 

Haruskah HAM Bersifat Universal?

Universalitas hak asasi manusia telah membangun kontruksi sosial akan bagaimana sesuatu atau sebuah perangkat sosial harusnya terjadi. Ketika sebuah nilai terbentuk karena konstruksi sosial maka nilai tersebut akan menjadi tekanan bagi nilai-nilai lain yang tidak selaras. Sebagai contoh pernikahan sesama jenis modern yang tumbuh di dunia barat. Kelompok Lesbian Gay Bisexual dan Transgender ini menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng hukum dan alat penggalang simpati. Ketika kemudian konstruksi sosial terbentuk di dunia barat bahwa LGBT bukanlah penyimpangan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia maka dunia internasional akan cenderung menekan negara-negara timur yang menyatakan bahwa menjadi LGBT dan orientasi seksual bukanlah bagian dari hak asasi manusia. Kelompok LGBT timur akan menggunakan nilai universalitas hak asasi manusia sebagai alat penekan perubahan nilai-nilai kultural yang tidak bisa diwadahi oleh prinsip hak asasi manusia ketimuran. Belum lagi fakta bahwa kita hidup di jaman dimana hak asasi manusia telah menjadi alat justifikasi dalam mengintervensi negara lain dan menimbulkan perang hanya karena sebuah negara dinilai tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana prinsip-prinsip tersebut dalam dunia barat. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidaklah, dan seharusnya tidak, universal secara universal.

 Sejak awal mula, tidak ada hal yang bisa berlaku secara universal. Seluruh hak-hak dan nilai-nilai serta norma-norma didefiniskan dan dibatasi oleh persepsi kultural. Jika tidak ada peradaban yang universal, maka tidak seharusnya pula ada hak asasi manusia yang universal. Jika tidak ada kultur yang universal, maka tidak seharusnya pula ada hak asasi manusia yang universal. Selama lebih dari 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diperkenalkan, telah banyak sekali kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang justru timbul dengan justifikasi melindungi hak asasi manusia. Ini adalah indikator bahwa hak asasi manusa kultural tidak mendapatkan tempat di masyarakat internasional. Pada akhirnya hak asasi manusia dipaksakan untuk bisa diterima secara universal supaya bisa memasukkan nilai-nilai yang belum tentu dapat diterima oleh negara-negara lain. Bahkan sebuah kritik menyampaikan bahwa hak asasi manusia hanyalah alat politik neokolonialisme barat dengan pernyatan sebagai berikut;

“Human rights might turn out to be a Trojan horse, sureptitiously introduced into other civilization, which will then be obliged to accept those ways of living, thinking, and feeling for which human rights is the proper solution in cases of conflict”

Banyak sekali intervensi kemanusiaan yang dilakukan dengan korban jiwa yang tidak sedikit dengan dalih menegakan hak asasi manusia atau mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di mana indikator pelanggaran hak asasi anusianya sendiripun belum jelas. Jika seorang anak perempuan berumur 10 tahun menikah lalu berhenti sekolah, apakah itu merupakan pelanggaran hak untuk mendapatkan pendidikan? Jika dalam budaya Islam seorang istri yang ditinggalkan suaminya harus berkabung selama periode waktu tertentu apakah itu merupakan pelanggaran terhadap hak akan kebebasan? Sebenarnya suatu hal bisa dikatakan pelanggaran apabila terdapat paksaan di dalamnya. Jika tidak terdapat paksaan maka tidak ada yang bisa dilakukan terhadap hal tersebut. Maka bukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia namanya jika seorang anak perempuan dengan tanpa paksaan menikah dibawah umur. Dengan ini jelas bahwa standar hak asasi manusia yang digunakan sebagai parameter adalah hak asasi manusia yang diimplementasikan di dunia barat sementara hak asasi manusia, sebagaimana kultur dan peradaban, tidaklah universal. Selama ini yang dipahami oleh masyarakat internasional adalah bahwa universalitas hak asasi manusia berarti kepemilikan yang universal bukan pemaksaan universal, ketika sebenarnya hal yang harus dipahami adalah bahwa universalitas bukan berarti uniformitas. Hak asasi manusia bukanlah gifted, melainkan menjadi hak manusia simply because the mere fact of being human.

Selain itu, me-universalkan hak asasi manusia berarti secara kejam mencabut manfaat potensial dari keberagaman nilai-nilai kultural dari seluruh dunia. Seharusnya keberagaman kultural ini dapat dijadikan alat untuk menguatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dimanapun manusia itu hidup.

 

Referensi :

Ramcharan, B.G. A Debate About Power Rather Than Rights on How Universal Are Human Rights? Page 423-424

Tharoor, Shashi. Are Human Rights Universal?. World Policy Journal, Vol. XVI, No. 4

0 comments